Menteri Prabowo dan Bos BGN Rapat Besar Soal MBG, Ini Keputusannya

Martyasari Rizky, Srealm Indonesia
02 October 2025 13:02
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan memberi keterangan pers dalam Konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas makam bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Kamis,(2/10/2025). (CNBCIndonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan memberi keterangan pers dalam Konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas makam bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Kamis,(2/10/2025). (CNBCIndonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, Srealm Indonesia - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mendadak berkumpul di Kementerian Kesehatan hari ini, Kamis (2/10/2025). Pertemuan lintas kementerian ini digelar menyusul meningkatnya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah bergerak cepat merespons berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.

"Pemerintah terus-menerus memastikan program makan bergizi gratis (MBG) berjalan aman layak sesuai SOP dan tepat sasaran. MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yang akan datang," ujar Zulhas dalam konferensi di Kemenkes, Jakarta.

Ia mengakui, program MBG memiliki ruang lingkup sangat luas dan tantangan besar.

"Tentu ini program yang mendasar, besar, dan memberikan dampak yang luas. Juga tantangannya tidak ringan karena besar. Selalu ruang lingkup pikiran Bapak Presiden itu besar-besar, apakah pangan atau koperasi, itu besar," ujarnya.

Meski begitu, Zulhas menegaskan komitmen pemerintah tidak main-main.

"Oleh karena itu ada tantangan dan kekurangan, tapi komitmen pemerintah jelas, respons cepat. Instruksi Bapak Presiden tegas: perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Dan hari ini tentu yang sudah kami sampaikan beberapa perkembangan kami lakukan perkembangan dan perbaikan," ungkap dia.

Dalam rapat tersebut, Zulhas menyebut ada beberapa hal yang dibahas. "Hari ini kami ada beberapa yang kami bahas, fokus yang akan kami bahas mengenai penyelenggaraan di Pak Dadan dan kemudian pengawasan yang akan disampaikan Pak Menkes. Kemudian penyempurnaan tata kelola yang sedang disempurnakan di Setneg, tentu nanti media secara rutin akan disampaikan oleh Pak Angga," jelasnya.

Kabupaten Bandung Barat darurat keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG). Kecamatan Cipongkor menjadi daerah paling banyak kasus tersebut.
(REUTERS/Willy Kurniawan)Foto: Kabupaten Bandung Barat darurat keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG). Kecamatan Cipongkor menjadi daerah paling banyak kasus tersebut. (REUTERS/Willy Kurniawan)
Kabupaten Bandung Barat darurat keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG). Kecamatan Cipongkor menjadi daerah paling banyak kasus tersebut.(REUTERS/Willy Kurniawan)

Pertemuan di Kemenkes ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Selain Zulhas, hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Faizi, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Pertemuan digelar setelah terjadinya lonjakan kasus keracunan makanan pada program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya mengungkap jumlah kasus meningkat tajam dalam dua bulan terakhir.

"Dari 6 Januari sampai 31 Juli, tercatat ada 24 kasus. Namun sejak 1 Agustus sampai 30 September, jumlahnya bertambah 51 kasus," kata Dadan dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025).

Data BGN menunjukkan kasus keracunan tersebar di tiga wilayah besar. Wilayah I (Sumatera) mencatat ratusan siswa terdampak, termasuk di Palembang dan Karimun. Wilayah II (Jawa) paling dominan, dengan kasus di Garut, Bandung, hingga Cihamplas Pasarbo. Wilayah III (Indonesia Timur) menjadi yang terbesar dengan 338 anak sakit, meliputi Nunukan, Ujung Bulu, Mamuju, hingga Banggai.

Menurut Dadan, penyebabnya beragam, mulai dari kesalahan pengadaan bahan baku, distribusi makanan yang melewati batas aman, hingga pemasok yang tidak siap.

"Pembelian bahan baku seharusnya H-2, ada yang dilakukan H-4. Proses memasak dan distribusi maksimal enam jam, ada yang sampai 12 jam. Hal-hal seperti ini yang kemudian menimbulkan masalah," jelasnya.


(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ombudsman Bertemu Bos BGN, Sepakat Program MBG Prabowo Perlu Perbaikan

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular