
Pak Prabowo Tolong! Industri Tekstil Rumahan RI Lagi Merana karena Ini
Pemilik konveksi rumahan tengah merana nasibnya dan harus mencari strategi agar mesin tetap menyala. Tolong bantu Pak Prabowo!

Sejumlah pekerja menyelesaikan kaos pesanan di konveksi Sinergi Adv, kawasan Serengseng Sawah, Jakarta, Rabu (23/10/2024). (Srealm Indonesia/Muhammad Sabki)

Pemilik konveksi rumahan Prama Tirta harus mencari strategi saat pasar sepi dan banyaknya pengusaha garmen yang gulung tikar. Mereka harus putar otak bagaimana caranya tetap produksi dan karyawan tidak ada yang di-PHK. (Srealm Indonesia/Muhammad Sabki)

"Saya mempunyai 300 karyawan konveksi pun harus saya akui sepi namun kita harus cari celah supaya mesin ini jalan terus, di momen Pilkada saya coba tawarin ke calon-calon kepala daerah untuk bisa order ke saya itu perjuangan alhamdulillah mereka banyak yang pesan." katanya kepada Srealm Indonesia. (Srealm Indonesia/Muhammad Sabki)

Selain pasar sepi, tekanan lain yang mereka hadapi adalah tingginya harga dolar AS. Di tengah harga dolar AS naik yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku Pratama berusaha menjaga kualitas hingga menjadi kepercayaan konsumen. (Srealm Indonesia/Muhammad Sabki)

"Dolar naik bahan baku naik mau gak mau kita lobby ke konsumen langganan kita kalo harga kita naikin jangan kita turunin kualitasnya, itu yang saya jaga," tambahnya. (Srealm Indonesia/Muhammad Sabki)

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8% menjadi pekerjaan tidak mudah bagi pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta memandang, sektor manufaktur memiliki peran penting untuk mencapai angka tersebut. (Srealm Indonesia/Muhammad Sabki)

Lebih lanjut Ia menyoroti bagaimana kementerian lain seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian lain untuk bisa berkontribusi pada tumbuhnya industri manufaktur. Sayangnya, yang terjadi belakangan justru keluar revisi Permendag No 36/2024 ke Permendag No 8/2024 yang disinyalir inisiatif Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian, sehingga banjir impor tak terbendung. (Srealm Indonesia/Muhammad Sabki)