Video: UU Desa Jadi Celah Korupsi, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Jakarta, Srealm Indonesia - Selain perubahan masa jabatan, poin penting lain yang ada dalam revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa adalah dana desa. Dana desa diusulkan dari semula Rp1 Miliar menjadi Rp2 Miliar.

Wakil Ketua KPK Muhammad Ghufron mengatakan penambahan dana desa rawan disalahgunakan apabila pemerintah desa tidak memiliki kemampuan mengelola dengan baik. Karenanya, harus ada persyaratan khusus seperti kapasitas mengelola keuangan, monitoring hingga evaluasinya yang diperkuat.

Selengkapnya saksikan dialog Bunga Cinka dengan Wakil Ketua KPK Muhammad Ghufron di Program Nation Hub, Kamis (20/07/2023).