FOTO

Ratusan Buruh Demo Geruduk DPR Tolak Keras Perppu Cipta Kerja

Srealm Indonesia/Tri Susilo, Srealm Indonesia
Selasa, 14/03/2023 13:07 WIB

Gelombang penolakan buruh terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja masih terus berlanjut.

1/7 Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (14/3/2023).  (Srealm Indonesia/Trisusilo)

Ratusan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Gelombang penolakan buruh terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja masih terus berlanjut. (Srealm Indonesia/Tri Susilo)

2/7 Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (14/3/2023).  (Srealm Indonesia/Trisusilo)

Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mendesak DPR tidak mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. (Srealm Indonesia/Tri Susilo)

3/7 Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (14/3/2023).  (Srealm Indonesia/Trisusilo)

"Kami tegas menolak. Kami akan aksi besar-besaran dan jika disahkan menjadi UU, kami akan menempuh jalur konstitusi menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena. (Srealm Indonesia/Tri Susilo)

4/7 Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (14/3/2023).  (Srealm Indonesia/Trisusilo)

Ada sejumlah poin yang dinilai merugikan buruh dalam Perppu Nomor 2/2022, yaitu menyangkut upah minimum, isu outsourcing, karyawan kontrak, isu pesangon, mekanisme PHK, pengaturan cuti, pengaturan jam kerja, tenaga kerja asing, dan dihapusnya sanksi pidana. (Srealm Indonesia/Tri Susilo)

5/7 Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (14/3/2023).  (Srealm Indonesia/Trisusilo)

Pantauan di lokasi demo, lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi di Jalan Gatot Subroto sudah dipenuhi massa. Meski demikian, belum ada penutupan lalu lintas di lokasi. (Srealm Indonesia/Tri Susilo)

6/7 Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (14/3/2023).  (Srealm Indonesia/Trisusilo)

Adapun massa membawa berbagai macam spanduk salah sayunya bertuliskan 'Cabut Perppu Tipu-Tipu'. (Srealm Indonesia/Tri Susilo)

7/7 Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (14/3/2023).  (Srealm Indonesia/Trisusilo)

Massa aksi juga memakai atribut topi yang bertuliskan 'Reformasi Agraria Sejati'. (Srealm Indonesia/Tri Susilo)