Puskesmas & UKS 'Turun Gunung' Awasi MBG, Begini Penjelasan Menkes BGS

Jakarta, Srealm Indonesia - Kasus keracunan massal akibat makanan bergizi gratis (MBG) mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sistem pengawasan di lapangan. Dua garda terdepan layanan kesehatan, yaitu Puskesmas Usaha Unit Kesehatan Sekolah (UKS), kini resmi dilibatkan secara lebih intensif untuk memantau distribusi dan keamanan MBG.

Baca: Banyak Kasus Keracunan Akibat Program MBG, Menkes BGS Buka Suara

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) menjelaskan, setiap kali terjadi insiden keracunan, Puskesmas langsung bergerak melakukan penelitian epidemiologis bersama Dinas Kesehatan setempat. Tim kesehatan mencatat gejala, lama inkubasi, hingga sumber makanan penyebab kasus. Hasil pemeriksaan laboratorium kemudian dipakai untuk menentukan penanganan medis dan menelusuri sumber kontaminasi.

"Semua laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten dan kota harus siap meneliti bakteri, virus, maupun bahan kimia yang terdeteksi dalam makanan. Reagen sudah kita siapkan, termasuk PCR untuk identifikasi mikrobiologi," kata BGS dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Selain itu, Puskesmas juga diminta melakukan tes cepat pangan secara rutin, minimal seminggu sekali atau secara acak, guna mengantisipasi adanya kontaminasi. Mekanisme ini diadopsi dari standar pemeriksaan makanan untuk jemaah haji yang sudah lama diterapkan Kemenkes.

Tak hanya Puskesmas, Kemenkes juga memperluas peran UKS di sekolah. Selama ini UKS fokus pada edukasi dan pembinaan kesehatan siswa. Kini, tenaga UKS akan dilatih melakukan cek visual sederhana sebelum makanan MBG dibagikan semisal memeriksa apakah lauk berbau, berlendir, atau berubah warna.

"Kalau terima makanan dilihat dulu. Kalau ada yang aneh, jangan langsung dimakan, laporkan. Itu kita ajarkan ke guru dan siswa supaya bisa jadi filter awal," tegas BGS.

Pengawasan MBG juga diperkuat dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) tahunan yang ditambah pengukuran gizi siswa. Berat badan dan tinggi badan akan dipantau enam bulan sekali, sehingga bisa menjadi alat kontrol apakah program MBG benar-benar berdampak pada perbaikan gizi anak.

"Kalau MBG sukses, masalah stunting, kematian ibu dan anak, hingga penyakit bawaan bisa menurun signifikan. Karena itu Puskesmas, UKS, sampai guru dan orang tua harus dilibatkan," kata BGS.

Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan BGN tidak segan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar SOP, seperti penyimpanan makanan terlalu lama atau pembelian bahan baku yang tidak sesuai standar. Penutupan berlaku sampai ada perbaikan menyeluruh.

"SPPG yang tidak disiplin SOP kita hentikan sementara. Termasuk yang menimbulkan kasus keracunan, mereka harus perbaiki dulu sanitasi, suplai air, dan standar masaknya," ujar Dadan.

Ia menambahkan, setiap SPPG nantinya wajib memiliki sertifikat laik hygiene dan sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan serta sertifikat keamanan pangan HACCP dari lembaga independen.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Di DPR, Menkes BGS Blak-blakan Pentingnya Program Cek Kesehatan Gratis